Komisi X DPR RI memprihatinkan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat. APK Jabar hanya mencapai 52 persen, sementara target nasionalnya 68 persen atau menduduki ranking ke 31 dari 33 Provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

            Keprihatinan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi (F-PDIP) saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jabar serta Dinas-dinas terkait lainnya, Minggu (7/3), di rumah Dinas Gubernur.

            Heri mengatakan, rendahnya APK Jabar ini merupakan persoalan serius dan bagaimana Pemerintah Pusat bisa mendukung agar permasalahan ini dapat diatasi.

Menurut Heri, APK Jabar ini dibawah Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi, katanya, APK Jabar ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa.

Kenyataan ini memang menyedihkan, Jabar yang merupakan provinsi terdekat dengan ibu kota negara ternyata tingkat pendidikan masyarakat untuk masuk ke tingkat sekolah menengah masih sangat rendah.

Di sini memang terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara misalnya Kota Bandung yang mencapai lebih dari 100 persen dengan Kabupaten Bandung yang hanya mencapai 39,10 persen. Demikian halnya dengan Kota Bogor yang mencapai lebih dari 100 persen dan Kabupaten Bogor yang hanya mencapai 38,22 persen.

Sedang daerah-daerah lain yang memiliki APK terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat 27,02 persen, Kabupaten Tasikmalaya 30,65 persen dan Kabupaten Cianjur 31,53 persen.  

Gubernur Jabar Achmad Heriawan mengatakan, data-data diatas itu berdasarkan data yang dikeluarkan dari Statistik Pendidikan Jawa Barat Tahun 2008-2009. “Bukan untuk mempermalukan diri, tapi itulah kondisi riil pendidikan yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Menurut Heriawan, pendidikan merupakan kunci kemajuan, tidak ada bangsa yang ingin maju yang tidak mengutamakan pendidikan. Di Jepang, katanya, Pendidikan Dasar  dideklarasikan oleh Kaisar Hirohito sejak tahun 1947.

Tapi di Indonesia Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pun hingga kini belum selesai, padahal kita sudah mendeklarasikan sejak tahun 1970.  Dalam hal ini, kita semua sepakat harus ada perubahan besar pada kebijakan masa depan anak bangsa. Sebab keberpihakan kita pada pendidikan sama dengan keberpihakan pada masa depan orang dan bangsa sekaligus.

Tentunya, kata Heriawan, peran Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah ini sangat besar, karena bukan hanya melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional saja, tapi juga melibatkan instansi terkait lainnya.  

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat H. Moh. Wahyudin Zarkasyi mengatakan, di Jawa Barat terdapat 2.612 Sekolah Dasar di 370 kecamatan yang tersebar di 17 kabupaten di Jabar berada di daerah terpencil yang perlu penanganan khusus.

Terhambatnya akses pendidikan akibat kondisi geografis, transportasi, ekonomi dan kultural yang menyebabkan disparitas mutu serta terkendalanya akselerasi peningkatan mutu pendidikan.

Wahyudin mengatakan, Jawa Barat memang memiliki kesenjangan yang tinggi tingkat APKnya antara kota dan kabupaten. Berdasarkan penelitian biaya terbesar yang haris dikeluarkan untuk pendidikan adalah biaya operasional.

Biaya operasional anak SD jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya anak yang bersekolah di SMP. Begitu halnya jika anak sudah menginjak ke tingkat SMA/SMK, maka biaya operasional itu akan lebih besar lagi.

Dengan biaya operasional yang tinggi dan kondisi perekonomian yang serba sulit inilah yang menyebabkan orang tua hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SMP, dan kebanyakan itu terjadi di tingkat kabupaten. (tt)